KETUA BIDANG KPP KORKOM UBK PERIODE 2019/2020 WIRANTO EMBONG BULAN, TERPILIH SEBAGAI FORMATURE KORKOM UBK PERIODE 2020/2021

Foto: Ketua Umum Terpilih Korkom HMI Universitas Bung Karno periode 2020-2021

Foto: Ketua Umum Terpilih Korkom HMI Universitas Bung Karno periode 2020-2021
Jakarta-AktivisNews MUSYAWARAH KORDINATOR KOMISARIAT UBK HMI Cabang Jakarta pusat Utara resmi menetapkan WIRANTO EMBONG BULAN sebagai Formature /Ketua Umum Terpilih HMI KORKOM UBK Periode 2020-2021
MUSKOM tersebut diselenggarakan di sekretariat Bersama HMI Cilosari 17 cikini menteng Jakarta pusat pada tanggal 12-13 Februari 2020, Musyawarah tersebut dihadiri oleh 5 komisariat ( FISIP, FIKOM, HUKUM, EKONOMI DAN TEKNIK) (13/2/20)
Proses berjalannya musyawarah menimbulkan Dinamika serta adu argumentasi sehingga Steering comite (SC) memutuskan untuk menunda persidangan dengan pending 1 x 24 jam. “Ujar Rizal Kusnan, ketua pelaksana MUSKOM”
Dihari berikutnya Musyawarah kordinator komisariat pun berkanjut. “Dari Musyawarah tersebut terdiri dari dua calon kandidat yaitu Wiranto Embong Bulan dan Abdul Gafur, tapi salah satu kandidat tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Calon Formature yaitu tentang Rangkap jabatan dan statusnya bukan sebagai Pengurus kordinator komisariat sebelumnya” ujar M. Saleh sebagai pimpinan sidang pertama (13/2/20). Wiranto Embong Bulan terpilih secara Aklamasi berdasarkan Hasil Musyawarah dan mengacu pada AD/ART HMI serta Tata tertib persidangan Musyawarah kordinator komisariat Universitas Bung Karno Cab Jakarta pusat Utara. Dengan mempertimbang hal tersebut sehingga Forum menetapkan Wiranto Embong Bulan sebagai Formature HmI Korkom UBK Cab Jakarta pusat Utara Periode 2020-2021.
Wiranto Embong Bulan sangat Ideal dan pantas Melanjutkan stapet kepemimpinan HmI Korkom UBK Cab. Jakarta pusat Utara.”Ujar Hasby S. ( Demisioner HmI KORKOM UBK) “Saya secara pribadi mengucapkan Ungkapan rasa syukur serta ucapan terimah kasih kepada semua pihak yang ikut serta berpartisipasi sehingga saya merai kemenangan secara Konstitusional”. Adapun Visi-Misi Nya sebagai berikut:
VISI :
Transformasi paradigma Kader HmI
MISI
Restrukturisasi kepengurusan,memupuk Kader Dengan Pupuk Spiritual dan Nasionalism, penguatan komunikasi dan koordinasi kelembagaan Yg efektif, Membangun semangat kemandirian dan memperkuat karakter Kepemimpinan kader, menjadikan HMI KORKOM UBK sebagai pusat laboratorium insan Akademis.

Penerbit: Muhammad Rizal Damola

AktivisNews Media Politik

Berita Live Hukum

Independen Konten Streming

Terdepan Link Popular

Terpercaya Publikasi Viva

GERAKAN AKTIVIS LINGKAR TAMBANG HALMAHERA TENGAH JAKARTA RENCANA GERUDUK PT. IWIP

Jakarta AktivisNews Sejumlah Aktivis Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Aktivis Lingkar Tambang Halteng Jakarta, berencana melakukan Aksi demonstrasi pada hari Rabu 12/02/2020 mendatang, di Kantor Pusat PT. Indonesia Weda Industrial Park, Menara DEL Kuningan Jakarta Selatan.

Foto: Sungai yang tercemar limbah PT. IWIP

Foto: Sungai yang tercemar limbah Nikel PT. IWIP
Rencana tersebut diikuti dengan beberapa langkah PT. IWIP yang dianggap merugikan masyarakat Lingkar Tambang Halmahera Tengah Seperti dugaan pembayaran Lahan Warga Oleh PT. IWIP yang tidak sesuai, juga Saluran Irigasi Warga yang tercemar Limbah Nikel PT. IWIP.

Foto: saluran irigasi di kabupaten Halmahera Tengah

Foto: saluran irigasi di kabupaten Halmahera Tengah
Ketua Umum Gerakan Aktivis Lingkar Tambang Halteng Jakarta “Rizal Kusnan, saat di temui oleh Media ini di Taman Tugu Proklamasi Jum’at 07/02/200 mengatakan dalam waktu dekat kami akan mendatangi kantor Pusat PT. IWIP untuk meminta pertanggung jawaban atas tindakan mereka yang merugikan masyarakat lingkar Tambang Halmaherah Tengah.

Foto: waduk warga yang tercemar Limbah Nikel PT. IWIP

Foto: waduk warga yang tercemar Limbah Nikel PT. IWIP
“Kami akan datang sesuai rencana dan keputusan selaku ketua umum dengan kawan-kawan bahwa pada hari Rabu mendatang, kita akan datang melakikan Aksi didepan kantor Pusat PT. IWIP di kuningan untuk meminta tanggung Jawab PT. IWIP atas tindakan mereka yang sudah merugikan Masyarakat Lingkar Tambang Halmahera Tengah. Tutup Rizal
Perlu diketahui, sebelumnya PT. IWIP telah membayar lahan Perkebunan Kelapa Warga beberapa desa di Halmaherah Tengah dengan harga 9000 ribu/meter. Padahal kalau dibandingkan secara ekonomi, pohon kelapa tersebut bisa hidup ratusan tahun, dan setiap tiga bulan dalam satu tahun, pohon kelapa memberi keuntungan dari hasil panen bahkan berkali lipat dari harga yang dibayar oleh PT. IWIP. Kalau satu tahun berarti empat kali panen dengan pendapatan hingga puluhan juta.
Harga 9000 ribu/meter yang dibayar Oleh PT. IWIP hanya sesaat setelah dibayar uang itu akan habis setelah hanya beberapa hari dan tanah dan lahan perkembunan kelapa milik perusahaan, maka masyarakat tidak lagi sebagai tuan tanah, tapi tuan tanahnya adalah para korporasi.
Begitu juga sawah dan waduk warga yang kini diduga di cemari oleh Limbah Nikel PT. IWIP menjadi kekhawatiran masyarakat di Halmaherah Tengah dan membuat resah warga setempat. Hal inilah yang membuat Aktivis Lingkar tambang geram dan berjanji akan mendatangi PT. IWIP.

AKTIVIS MAHASISWA ANTI KORUPSI INDONESIA GERUDUK BANK STANDARD CARTERETED

Foto: Aktivis Mahasiswa di depan Menara Bank Standard Chartered

Foto: Aktivis Mahasiswa di depan Menara Bank Standard Chartered
JakartaAktivisNews Akhir-Akhir ini publik telah diramaikan dengan kasus PT. Jiwasraya, yang menuai kerugian negara dan nasabah sekitar dari Rp. 13, 7 Triliun. Hal ini membuat geram sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GERAK-INDONESIA) dibawah Pimpinan koordinator Lapangan Riswan Sanun, melalukan Aksi Unjuk Rasa didepan Kantor Pusat Menara Standar Chartered di sudirman, Jakarta Pusat kamis 6/2/2020 Pukul 16:00 WIB.
Dalam Aksi tersebut mereka mendesak Direktur Bank Standard Chartered untuk bertanggung jawab atas dugaan keterlibatan Bank tersebut dalam kasus Korupsi PT. Jiwasraya.
Menurut Koordinator Lapangan Riswan Sanun dalam Orasinya, kasus Jiwasraya diduga ada keterlibatan Bank Standard Chartered, berkaitan dengan kerjasama penjualan Produk Saving Plan PT. Jiwasraya. Sehingga dengan demikian hal itu telah menyebabkan gagal bayar Premi Nasabah di PT. Jiwasraya sendiri dengan Total Penjualan Produk yang dilakukan Oleh Bank Standard Chartered sebesar Rp. 3, 621 Triliun dari Total Nasabah 2983 Orang.
“Untuk itu Kami mendesak Direktur Bank Standar Chartered, Untuk bertanggung Jawab atas dugaan keterlibatan Bank Standard Chartered dalam Kasus PT. Jiwasraya yang merugikan negara dan para Nasabah senilai Triliunan Rupiah”. “Desak Riswan

Foto: Koordinator Lapangan Riswan Sanun di depan Menara Bank Standard Chartereted

Perlu diketahui perkembangan kasus tersebut saat di tangani Oleh Kejaksaan Agung RI serta adanya upaya DPR RI untuk mengawal permasalahan PT. Jiwasraya dengan membentuk PANJA DPR RI.
Adapun sejauh ini, Kejagung telah menetapkan Lima Orang tersangka selain Benny Tcokro dan Heru Hidayat, tersangka lainya yaitu, Mantan PT. Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo, Mantan Direktur Utama PT. Jiwasraya Hendrisman Rahim, dan Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya Syahminrwan. Berkaitan dengan perkara di Perusahaan pelat Merah tersebut, kejagung mengaku sudah memeriksa 144 saksi dan menggeledah 16 tempat, sejumlah Asset para tersangka telah disita maupun di blokir. Namun kejagung belum memberi keterangan berapa total nilai dari asset-asset tersebut. Alasan penyitaan tersebut dalam rangka pengembalian kerugian negara yang menurut prediksi sementara Kejagung sekitar 13, 7 Triliun.
Selanjutnya massa berjanji akan kembali mendatangi Menara Standar Chartered sampai kasus tersebut di usut tuntas.

Peliput: Muhammad Rizal Damola

AktivisNews

Berita

Independen

Terpercaya

PULUHAN AKTIVIS GERUDUK GEDUNG MERAH PUTIH

Gambar: Aksi Unjuk Rasa puluhan Aktivis di depan Gedung KPK

Jakarta AktivisNews Puluhan Aktivis Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Barisan Mahasiswa Indonesia (BMI) melakukan Aksi Unjuk Rasa di depan Gedung Merah Putih (KPK) Pukul 14:30 WIB Rabu 05/02/2020. Massa tersebut meminta Ketua KPK Firli Bahuri, dan seluruh jajaranya di KPK untuk menindaklanjuti Temuan BPK RI dan FSP BUMN pada beberapa waktu lalu, yang diindikasikan terjadi tindak pidana korupsi di PT. Petrokimia Gresik (PT. PG ) yang merugikan negara Ratusan Miliar, olehnya itu mereka mendesak KPK untuk memanggil dan memeriksa Menteri ESDM Arifin Tasrif sebagai langkah penegakan Hukum di indonesia dan penghapusan koruptor.

Hal ini di sampaikan langsung oleh koordinator Lapangan “Rizal Kusnan dalam Orasinya, kami minta KPK segera panggil dan periksa Menteri ESDM Arifin Tasrif karena diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi Sistemik sesuai dengan temuan BPK RI dan FSP BUMN. Untuk itu KPK harus tegakkan keadilan hukum walaupun dia seorang menteri sekalipun. “Rizal melanjutkan ada banyak kasus dalam temuan ini sesuai Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan PT PKG Tahun Buku 2004, mengungkapkan temuan-temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal.

Hingga semester II TA 2006, terdapat tiga temuan senilai Rp 7,45 miliar dan 1,17 juta dolar Amerika Serikat (AS) yang belum selesai ditindaklanjuti.
Temuan tersebut di antaranya penjualan pupuk senilai Rp 5,69 miliar, yang tidak sesuai ketentuan perjanjian fasilitas kredit ketahanan pangan. Kemudian, penjualan jasa kepada PT Petro Oxo Nusantara PT (PON), yang berpotensi merugikan perusahaan sebesar 1,17 juta dolar AS. “PT PKG belum menerima pembayaran atas bagi hasil pendapatan jasa pelabuhan periode 1996 sampai 2002, dari PT Pelindo III sebesar Rp 1,76 miliar,” ungkap Wibowo kepada wartawan, Jumat (13/9/2013).

Maka sekali lagi Panggil dan periksa Menteri ESDM Arifin Tasrif. Kami akan kawal kasus ini sampai dirinya di panggil okeh KPK untuk dimintai kejelasan. Tutup Rizal

Perlu di ketahui berdasarkan pasal dua perjanjian kredit untuk produksi pertanian atau KKP yang mengggunakan paket pupuk Phonska, seharusnya PT PG tidak menyalurkan pupuk kepada kelompok tani, sebelum ada persetujuan dari PT Bank Bukopin. Dalam pasal tersebut antara lain dinyatakan bahwa PT PG melaksanakan penyediaan paket pupuk Phonska sesuai jenis, jumlah mutu, harga, waktu, dan tempat yang tertuang dalam perjanjian penjualan antara PT PG dengan kelompok tani, yang memeroleh fasilitas kredit dari PT Bank Bukopin. “Hal tersebut mengakibatkan adanya potensi kerugian, yaitu risiko tidak tertagihnya piutang, diperkirakan sebesar Rp 1.085.943.470,00. Ini terjadi karena PT PG melakukan penyaluran pupuk berdasarkan RDKK yang dibuat kelompok tani, tanpa ada persetujuan dari PT Bank Bukopin.

Selanjutnya massa berjanji akan kembali mendatangi KPK untuk beberapa hari ke depan.

Peliput:AktivisNews

AktivisNews_Berita_Independen_TerpercayaGeloraMemhangun

POST

INDENDEN

FAKTA

TERPERCAYA

WAWANCARA

AKTIVIS NEWS

KONFERENSI PERS BARISAN MAHASISWA INDONESIA MENANGGAPI DUGAAN KORUPSI KASUS ARIFIN TASRIF

Jakarta AktivisNews– Barisan Mahasiswa Indonesia renacana melakukan aksi Unjuk Rasa di Kementerian ESDM dan KPK RI pada Rabu 05/02/2020. Melalui Konferensi Pers yang dilaksanakan kemarin Sabtu 01/02/2020 memutuskan Barisan mahasiswa Indonesia akan menggelar Aksi Unjuk Rasa dalam menanggapi tindakan seorang menteri negara, yang seakan kebal hukum dengan nantinya menurunkan sekitar 250 massa.

Menurut Ketua Umum Barisan Mahasiswa Indonesia, “Muhammad Arkam Sangadji”, Hal ini akan mereka lakukan berdasarkan temuan Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP BUMN) Bersatu, menemukan indikasi korupsi sistemik di perusahaan BUMN. Dimana, FSP meyebut ada korupsi sistemik yang dilakukan Arifin Tasrif, mantan Direktur PT Petrokimia Gresik periode 2001-2010 yang kini menjabat sebagai Menteri ESDM. Menurut Prakoso Wibowo, selaku Ketua Harian FSP BUMN Bersatu mengatakan, dari hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan sejumlah kejanggalan.

lanjut “Arkam, temuan BPK pada semester II Tahun Anggaran (TA) 2006, atas permintaan Menteri Perindustrian, BPK memeriksa anggaran harga pokok penjualan (HPP) pupuk bersubsidi tahun 2006, di PT Petrokimia Gresik (PT PG). Pemeriksaan ditujukan untuk menilai kewajaran anggaran HPP pupuk bersubsidi tahun 2006, dan anggaran subsidi pupuk tahun 2006 yang diajukan PT PKG.

Pemeriksaan atas anggaran HPP pupuk urea bersubsidi PT PKG tahun 2006 sebesar Rp 655,19 miliar, menghasilkan koreksi sebesar Rp 135,26 miliar, sehingga HPP menjadi Rp 519,92 miliar atau Rp 1,51 juta per ton. Harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 402,61 miliar untuk penyaluran pupuk bersubsidi sebanyak 344.674,00 ton. Sehingga, jumlah anggaran subsidi pupuk urea hasil pemeriksaan sebesar Rp 117,31 miliar.

Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan PT PKG Tahun Buku 2004, mengungkapkan temuan-temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal. Hingga semester II TA 2006, terdapat tiga temuan senilai Rp 7,45 miliar dan 1,17 juta dolar Amerika Serikat (AS) yang belum selesai ditindaklanjuti.

Temuan tersebut di antaranya penjualan pupuk senilai Rp 5,69 miliar, yang tidak sesuai ketentuan perjanjian fasilitas kredit ketahanan pangan. Kemudian, penjualan jasa kepada PT Petro Oxo Nusantara PT (PON), yang berpotensi merugikan perusahaan sebesar 1,17 juta dolar AS.

“PT PKG belum menerima pembayaran atas bagi hasil pendapatan jasa pelabuhan periode 1996 sampai 2002, dari PT Pelindo III sebesar Rp 1,76 miliar,” ungkap Wibowo kepada wartawan, Jumat (13/9/2013).

berdasarkan pasal dua perjanjian kredit untuk produksi pertanian atau KKP yang mengggunakan paket pupuk Phonska, seharusnya PT PG tidak menyalurkan pupuk kepada kelompok tani, sebelum ada persetujuan dari PT Bank Bukopin.

Dalam pasal tersebut antara lain dinyatakan bahwa PT PG melaksanakan penyediaan paket pupuk Phonska sesuai jenis, jumlah mutu, harga, waktu, dan tempat yang tertuang dalam perjanjian penjualan antara PT PG dengan kelompok tani, yang memeroleh fasilitas kredit dari PT Bank Bukopin.

“Hal tersebut mengakibatkan adanya potensi kerugian, yaitu risiko tidak tertagihnya piutang, diperkirakan sebesar Rp 1.085.943.470,00. Ini terjadi karena PT PG melakukan penyaluran pupuk berdasarkan RDKK yang dibuat kelompok tani, tanpa ada persetujuan dari PT Bank Bukopin.

Maka dengan ini kami akan melakukan Aksi Unjuk Rasa di KPK dan kementerian ESDM agar meminta Menteri ESDM segera di adili. Tutup Arkam

Penerbit: AktivisNews_Fakta_independen_terpercaya

MELAWAN KESALAHAN STIGMA

Akhir-akhir ini santer terdengar berbagai pendapat dan pandangan orang mengenai, siapakah yang layak dalam memenuhi syarat-syarat untuk memimpin suatu organisasi terlepas dari bagaimana model organisasi itu dijalankan baik pada tingkat daerah, nasional, regional, maupun secara global.

Untuk memimpin suatu Organisasi tertentu, pada prinsipnya adalah dia orang yang pandai, cerdas, berwibawa, punya etika yang baik, memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni, handal, dan seterusnya. pandangan ini sangat jelas. Memang untuk menjadi seorang pemimpin, anda harus berusaha agar bagaimana para anggota bawahan yang anda pimpin mampu mengerjakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin di capai.

Hal ini sangatlah tidak mudah untuk bagi seorang pemimpin untuk mempengaruhi mereka agar dapat melaksanakan. Terkecuali adalah apa yang anda punya sebagai alat untuk prngaruh.

HMI BAGAIKAN BIBIT UNGGUL YANG MERANA

Saya mengawali tulisan ini sebagai bentuk kritik melihat HMI seakan seperti Hidup segan mati pun tidak Begitulah kira-kira sepotong kalimat yang di tulis oleh Anwar Arifin Andipate, dalam bukunya “Demokrasi dan Tantanganya”.

Benar kalau melihat lebih dekat, sebagai kader HMI boleh saya katakan masih meminjam kata Anwar Arifin Andipate HMI kini seperti bagaikan bibit Unggul yang merana. Kenapa demikian kalimat ini terpaksa saya tempelkan pada Himpunan yang konon sebagai Harapan Masyarakat Indonesia ? Alasanya sangat simpel melihat Himpunan Mahasiswa Islam kini lebih dekat kita akan mampu mengambil kesimpulan maksud dari kalimat yang saya sadur dari Arifin Anwar diatas.

Menurut saya HMI dulu dan kini telah berbeda jauh, dan mungkin bagi kader lain pun demikian, hanya saja setiap kader HMI yang kaya akan kecerdasan dan keilmuan pasti memiliki pandangan yang berbeda.

Saya punya alasan sendiri melihat dari sikap HMI yang pasif dalam mengawal agenda ke-ummatan dan kebangsaan. Langkah pasif dan diamnya HMI dalam menyikapi kasus Natuna, pembantaian dan persekusi minoritas Uighur di negeri Tirai bambu, serta berbagai issue yang kian muncul di permukaan di bangsa ini.

kasus korupsi Jiwasraya, kasus korupsi Asabri yang mengakibatkan kerugian negara Triliunan rupiah Dan masih Ada banyak hal lain. yang kian turut perlu di pertanyakan juga adalah Ketika masyarakat Sulawesi Utara beberapa hari ini menghadapi setitik masalah yang mengguncang kemarahan karena rumah ibadah mereka di rusak oleh segelintir oknum, dimanakah HMI ?
HMI harus kembali bertafakkur pada jati diri dan marwahnya sebagai Organisasi kemahasiswaan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat yang adil makmur (Pasal 4:HMI).

Bukankah HMI didirikan dengan maksud demikian ?Ada dua hal yang mendasari HMI berdiri “keislaman dan keindonesiaan“. dari umur perjalanan setelah itu, HMI mampu meletakkan Khittah perjuanganya berjihad melawan penjajah dan ikut serta menumpas gerakan kekejaman PKI untuk membebaskan bangsa ini dari kecengkeramanya.
Kini HMI seakan ada dalam ketiadaan bagaikan bibit Unggul yang merana hidup segan mati pun tidak.

“Sekiranya tulisan singkat ini menjadi sebuah harapan dan sebagai bentuk kritik perubahan untuk, menyikapi berbagai tantangan yang akan dihadapi di masa-masa yang akan datang”.

Sambungan tulisan ini pun masih akan berlanjut

YAKUSA.

Oleh Kader HMI: Muhammad Rizal Damola